Menu

Mode Gelap
Menag Kebangetan, Fauzi Bahar: Kasihan ke Bapak Presiden yang Berikan Wewenang Kepadanya Pulau Beriloga Sebeu Ini NKRI Alih Kepemilikan Tanah Pakai BPJS, Guspardi: Aneh Lagi Empat Sidang SIP Digelar KI, Pemkab Agam Tak Hadir Pesan Berantai KPU Bawaslu Terpilih Viral, Guspardi Terkejut..

News · 20 Feb 2022 22:08 WIB ·

Alih Kepemilikan Tanah Pakai BPJS, Guspardi: Aneh


 Anggota DPR RI Guspardi Gaus sebut tak ada korelasi jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan, Minggu 20 Februari 2022. (dok) Perbesar

Anggota DPR RI Guspardi Gaus sebut tak ada korelasi jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan, Minggu 20 Februari 2022. (dok)

KlikSumbar — Pemerintah disiarkan mewajibkan syarat fotokopi Kartu BPJS Kesehatan untuk pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli.

Anggota komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menilai kebijakan yang pemerintah dengan mewajibkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah atau rumah susun yang akan melakukan akad jual beli adalah kebijakan yang absurd, mengada-ada dan bisa di kategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

Menurutnya, jika syarat jual beli tanah dan kepemilikan rumah susun harus menyertakan keanggotaan BPJS kesehatan. Jauh panggang dari api dan tidak ada korelasinya.

“Kenapa rakyat harus dipaksa mengikuti program jaminan sosial kesehatan, apalagi mengkaitkannya dengan transaksi bidang pertanahan. Kebijaka ini jelas terlalu mengada-ada dan berebihan, aneh,”ujar Guspardi Minggu 20 Februari 2022.

Apalagi kata Gsupardi adanya Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022, mulai 1 Maret 2022 Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli.

Jadi keinginan Pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan kenapa harus dikaitkan dengan transaksi jual beli tanah oleh masyarakat.

$Sungguh tidak adil, memanfaatkan segala infrastruktur yang ada di dalam pemerintahan untuk ‘memaksa’ masyarakat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.Nggak nyambung logikanya,” tegas politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu menilai pemerintah seharusnya menekankan kepada pengelola BPJS untuk membenahi sistem dan meningkatkan pelayanan serta transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan.

“Jika masyarakat merasakan manfaatnya dan puas terhadap service yang diberikan BPJS kesehatan. Maka tanpa dipaksa masyarakat dengan sendirinya ikut berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan dari Pemerintah ini,” ujar Guspardi Gaus.

Oleh karena itu menurut Pak GG biasa Guspardi Gaus disapa banyak kalangan, dengan keluarnya aturan baru itu, terkesan pemerintah memaksakan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan segala cara. Aneh saja, korelasinya apa antara tanah sama jaminan kesehatan?.

“Peralihan kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus sama – sama dilindungi negara, sehingga dalam melindungi hak tersebut negara tidak boleh memberangus dan membungkam hak lainnya,”ujar anggota baleg DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah menerapkan syarat baru pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Mulai 1 Maret 2022 fotokopi Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat pendaftaran tersebut.

Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan, tulis surat bernomor HR.02/164-400/II/2022 ditandatangani Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menanggapi syarat tersebut.Ketentuan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk Kementerian ATR/BPN.

“Kita melaksanakan Peraturan Pemerintah saja,”katanya Jumat lalu.(faj)

Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Pelatihan digital marketing ditutup, pelaku UMKM kota Padang pede berjualan lewat online 

11 Maret 2022 - 08:02 WIB

Siap Sebar 250 Paket ke Pelajar di Daerah Bencana

3 Maret 2022 - 17:01 WIB

Satgas Gulben Lantamal II Berjibaku di Lokasi Bencana

28 Februari 2022 - 18:01 WIB

Solar Subsidi Langka, Guspardi Gaus: Truk Pemburu Harus Ditertibkan

28 Februari 2022 - 10:58 WIB

Ketum PBNU Doakan Korban Gempa Bumi

27 Februari 2022 - 18:47 WIB

Prim Haryadi Ketum DPP IKA FH Unand Terpilih

27 Februari 2022 - 12:55 WIB

Trending di News